Setiap orang tentu ingin menjadi karyawan yang baik—bukan hanya sekadar datang, bekerja, lalu pulang. Seorang karyawan yang baik adalah mereka yang memberi nilai tambah bagi perusahaan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih profesional.

Namun, pertanyaannya: bagaimana kita tahu apakah diri kita sudah menjadi karyawan yang baik atau belum?
Jawabannya bisa kita temukan lewat refleksi diri. Dengan jujur bertanya pada diri sendiri, kita bisa menilai sejauh mana sikap dan kinerja kita di tempat kerja.

Berikut ini daftar pertanyaan reflektif yang bisa membantu kamu mengukur diri:

🔹 Tentang Kedisiplinan

• Apakah aku datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline?

• Apakah aku memanfaatkan jam kerja dengan efektif, atau sering teralihkan hal lain?

🔹 Tentang Kinerja

• Apakah tugasku hari/pekan ini tuntas dengan kualitas yang baik?

• Apakah aku bekerja sesuai target yang ditetapkan atasan/organisasi?

• Apakah aku berinisiatif mencari solusi, atau menunggu disuruh?

🔹 Tentang Sikap dan Etika

• Apakah aku menjaga sopan santun dengan rekan kerja dan atasan?

• Apakah aku bisa menerima kritik tanpa defensif?

• Apakah aku menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap tugas?

🔹 Tentang Kerjasama

• Apakah aku mendukung tim ketika mereka butuh bantuan?

• Apakah aku menghargai ide orang lain?

• Apakah aku lebih sering membangun kerjasama atau justru menimbulkan konflik?

🔹 Tentang Pengembangan Diri

• Apakah aku menambah keterampilan baru bulan ini?

• Apakah aku belajar dari kesalahan sebelumnya?

• Apakah aku lebih baik dibanding diriku yang kemarin?

🌿Muhasabah Karyawan Sejati

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak selalu menyenangkan. Bisa jadi kita menemukan kelemahan yang selama ini tak kita sadari. Namun, justru dari situlah proses perbaikan dimulai.

Ingatlah, karyawan yang baik bukanlah yang sempurna, melainkan mereka yang mau terus belajar, memperbaiki diri, dan memberi manfaat bagi tim maupun organisasi.

Jadi, sudahkah kamu menjadi karyawan yang baik hari ini?

CATATAN PENTING: PERTANYAAN-PERTANYAAN DI ATAS DIBUAT UNTUK MENGOREKSI DIRI SENDIRI, BUKAN UNTUK MENGOREKSI ORANG LAIN. JANGAN SAMPAI SETELAH MEMBACA ARTIKEL INI, KAMU MALAH RAJIN MENCARI-CARI KELEMAHAN REKAN KERJA ATAU BAWAHANMU. REFLEKSI INI UNTUK DIRIMU, TERMASUK JIKA KAMU ADALAH SEORANG PIMPINAN.

🔎 Ilustrasi Singkat: Dua Sikap yang Berbeda

Karyawan Reflektif

• Bertanya: “Apa yang bisa aku perbaiki dari diriku?”

• Mengakui kesalahan pribadi dan berusaha memperbaikinya.

• Fokus pada pertumbuhan diri dan kontribusi nyata.

Karyawan yang Suka Menyalahkan Orang Lain

• Bertanya: “Siapa yang salah dalam masalah ini?”

• Sibuk mencari kekurangan rekan kerja atau bawahan.

• Stagnan, karena tidak pernah bercermin pada dirinya sendiri.

Fenomena yang Membuat Geleng Kepala

Kita sering mendengar kalimat yang cukup menohok di masyarakat:

• “Mending ga pakai jilbab tapi jujur, daripada pakai jilbab tapi korupsi.”

• “Mending sekolah umum, di pesantren malah ga benar.”

• “Mending lembaga umum, yang syariah malah ga profesional.”

Kalimat-kalimat itu lahir bukan dari ruang kosong. Ada pengalaman pahit dan kekecewaan nyata yang membuat orang membandingkan antara yang berlabel “Islami” dengan yang umum. Ironisnya, sering kali yang umum justru tampil lebih rapi, amanah, dan profesional.

Islam Itu Sempurna, Kita yang Belum

Islam memadukan dua hal: ibadah ritual (shalat, zakat, jilbab) dan akhlak sosial (jujur, adil, amanah).

Sayangnya, banyak yang hanya menonjolkan simbol. Jilbab dipakai, label syariah ditempel, pesantren berdiri—tapi akhlak dan tata kelola diabaikan. Padahal Rasulullah ﷺ diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.

Maka, ketika ada orang non-muslim atau lembaga umum yang lebih jujur dan profesional, itu bukan karena Islam kalah, melainkan kita—umat Islam—yang belum menampilkan wajah Islam seutuhnya.

Mengapa Bisa Begitu?

Ada beberapa akar masalah yang membuat “yang Islami” tidak selalu tampak lebih Islami:

1. Fokus pada simbol, lupa substansi
   Nama “syariah” dipakai, tapi sistem dan manajemen seadanya.

   🔎 Contoh: Ada koperasi syariah yang gencar promosi, tapi laporan keuangannya tidak pernah terbuka. Akhirnya masyarakat justru lebih percaya pada koperasi umum yang transparan dan rutin menyampaikan laporan.

2. SDM belum siap
   Banyak lembaga syariah lahir dari semangat dakwah, tapi tidak dibekali skill manajerial.

   🔎 Contoh: Sebuah pesantren punya niat baik membuka unit usaha, tapi karena pengelola tidak memahami akuntansi modern, usaha malah kolaps. Sementara itu, warung kecil milik masyarakat umum bisa bertahan karena dikelola disiplin.

3. Mindset tradisional
   Pengelolaan lembaga syariah sering masih manual, penuh pendekatan kekeluargaan, tanpa SOP jelas.

   🔎 Contoh: Lembaga zakat di sebuah daerah masih mencatat donasi di buku tulis, tanpa sistem digital. Donatur jadi ragu, sementara lembaga umum sudah pakai aplikasi real-time yang bisa dicek transparansinya.

4. Enggan belajar dari yang maju
   Ada rasa “gengsi” untuk meniru manajemen profesional lembaga umum, seolah-olah itu mengurangi kesyariahan.

   🔎 Contoh: Bank syariah di daerah kecil masih bergantung pada sistem manual karena dianggap “lebih sederhana”, padahal bank konvensional sudah lama beralih ke digitalisasi. Akhirnya, pelayanan syariah terasa lamban dan tidak kompetitif.

Dampaknya di Masyarakat

• Hilangnya kepercayaan. Orang lebih memilih lembaga umum karena lebih aman dan terpercaya.

• Simbol agama tercoreng. Label syariah dianggap tidak menjamin kualitas.

• Potensi umat tersia-siakan. Dana, SDM, dan kesempatan yang seharusnya jadi kekuatan Islam malah lari ke lembaga umum.

Seharusnya Bagaimana?

Kita tidak bisa memilih antara akhlak atau syariat. Keduanya satu paket.

• Lebih unggul dari yang umum. Motivasi iman, amanah, barokah, dan hisab akhirat seharusnya menjadikan lembaga Islami lebih kuat.

• Transparan dan akuntabel. Profesionalisme adalah bagian dari amanah.

• Berani belajar. Gunakan standar manajemen modern, isi dengan ruh Islam.

Cermin untuk Kita

Fenomena “mending umum daripada syariah” bukan sekadar sindiran, tapi alarm. Kalau yang umum bisa lebih profesional, kenapa kita yang membawa nama Islam tidak bisa lebih unggul?

Islam tetap sempurna. Tapi umatnya harus berani membuktikan bahwa “yang Islami” benar-benar lebih Islami—bukan hanya di nama, tapi juga di akhlak, sistem, dan profesionalitas.

“Ketika amanah disyaratkan, dan syarat itu justru menggerus amanah itu sendiri, masihkah sah secara moral dan syariah?”

Dalam proses rekrutmen manajer atau direktur di sebuah perusahaan, tidak jarang muncul negosiasi dari calon pimpinan seperti:

“Saya bersedia menjadi pemimpin, asal tetap diberi keleluasaan untuk mengelola bisnis pribadi saya di luar perusahaan.”

Sepintas, syarat ini tampak masuk akal. Bukankah setiap orang memiliki hak untuk berwirausaha? Namun dalam kacamata fikih muamalah, etika kepemimpinan, dan kaidah hukum syariah, syarat seperti ini perlu dikaji secara mendalam: apakah ia sah dan dibenarkan, atau justru bertentangan dengan esensi akad dan amanah jabatan?

📌 Syarat dalam Akad: Boleh, Tapi Ada Batasnya

Dalam fikih muamalah, ulama membedakan antara syarat yang lazim (dibenarkan) dan syarat yang fasid (rusak). Suatu syarat dianggap fasid jika:

1. Bertentangan dengan tujuan utama akad (muqtadha al-‘aqd),

2. Menyebabkan kerugian pada salah satu pihak,

3. Menghilangkan manfaat akad secara substansi.

Ibnu Qudamah menjelaskan:

“Syarat yang bertentangan dengan maksud utama akad (muqtadha al-‘aqd) adalah syarat yang tertolak, dan dapat merusak keabsahan akad.”
(Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab Syarat dalam Akad)

Contohnya, jika seorang calon pemimpin perusahaan mengajukan syarat agar tetap bisa menjalankan usaha pribadi, maka perlu dievaluasi: apakah syarat ini akan mengganggu pelaksanaan amanah? Apakah ini akan mengurangi performa kepemimpinannya? Apakah hal ini merugikan perusahaan dan tim di bawahnya?

⚖️ Syarat Ganda dan Dampaknya pada Performa Kepemimpinan

Jika pemimpin tidak bisa hadir sepenuhnya karena fokus terbagi dua, maka dampaknya bisa serius:

• Keputusan strategis tertunda,

• Karyawan kehilangan arah,

• Organisasi kehilangan figur teladan,

• Potensi kemajuan perusahaan tidak tercapai,

• Kesejahteraan tim ikut terhambat.

Secara fikih, ini mencerminkan syarat yang tidak menciptakan maslahat, justru membawa mafsadat (kerusakan).

Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, seorang pimpinan mengklaim bahwa dirinya telah melaksanakan tugas sesuai kesepakatan awal. Namun jika fakta lapangan menunjukkan bahwa kesalahan masa lalu berulang, prosedur dilanggar, relasi orang dalam mengalahkan kelayakan objektif, dan risiko sistemik dibiarkan tumbuh—maka itu bukan bentuk amanah, melainkan kelalaian terstruktur yang dibungkus pembenaran formal.

Dalam kaidah usul fikih dikenal: “Al-ghayah la tubarriru al-wasilah” — tujuan baik tidak membenarkan cara yang batil. Maka meskipun seseorang merasa telah mendatangkan pemasukan besar untuk perusahaan, jika itu dilakukan melalui jalur yang merusak prosedur dan menyebabkan pembiayaan bermasalah, maka klaim keberhasilan itu tidak sah secara syariah maupun etika. Sebab syariah tidak hanya menilai dari hasil jangka pendek, tapi juga dari keberlangsungan dan keberkahan sistem secara menyeluruh.

📚 Prinsip Etika Profesional dalam Islam

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (sungguh-sungguh/profesional).”
(HR. Thabrani)

Itqan (profesionalisme) adalah prinsip penting dalam Islam. Ketika seseorang menerima jabatan sebagai pemimpin, maka ia tidak hanya menandatangani kontrak kerja, tetapi juga memikul amanah yang besar di hadapan Allah dan manusia.

✅ Prinsip DSN-MUI: Amanah dan Keadilan

Meskipun tidak secara spesifik mengatur akad kerja, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah memberikan prinsip yang relevan, yaitu:

“Setiap mitra dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.”
(Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000, Ketentuan 2.d)

Dan dalam hadis yang dijadikan dasar fatwa:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari antara mereka.”
(HR. Abu Daud, dishahihkan oleh al-Hakim)

Meskipun fatwa ini membahas akad musyarakah (kerjasama bisnis), nilai-nilai dasar seperti amanah, transparansi, dan larangan menyimpang dari wewenang berlaku universal, termasuk dalam konteks pemimpin lembaga atau perusahaan.

Sah Secara Hukum, Belum Tentu Berkah

Tidak semua yang sah di atas kertas akan membawa keberkahan di lapangan. Syarat jabatan yang merugikan perusahaan, melemahkan performa tim, dan mengabaikan amanah kepemimpinan, sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Jika ingin keberkahan, maka setiap pemimpin harus hadir sepenuh hati. Totalitas adalah syarat utama keberhasilan—baik dalam logika manajemen modern, maupun dalam neraca timbangan akhirat.